bojonegorokab.go.id - Tindakan cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani insiden amuk massa yang melibatkan ribuan tenaga kerja proyek Engineering, Procurement and Construction (EPC) - 1 Bannyuurip pada Sabtu (1/8/2014). Bupati Bojonegoro Suyoto, langsung mengundang sejumlah pihak terkait untuk menggelar rapat koordinasi penanganan insiden tersebut agar produksi minyak dari Lapangan Banyuurip tetap berjalan normal dan proyek bisa segera berjalan.
"Kurang dari 24 jam produksi sudah normal kembali. Hari ini produksi sudah seperti biasa 80 ribu barel per hari," kata Suyoto seusai rapat koordinasi di rumah dinas.
Hadir dalam rakor Forpimda, SKPD terkait, Muspika Gayam, ExxonMobil, Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas Perwkilan JABANUSA, Tripatra.
Dalam rakor itu juga disepakati evaluasi beberapa persoalan. Di antaranya pembenahan gaji pekerja, standart keamanan, manajemen proyek, invoice (penagihan) oleh kontraktor lokal, pegurangan tenaga kerja, dan beberapa masalah lainnya.
"Kita beri waktu dua minggu kepada Tripatra-Samsung untuk mengevaluasi semua," tegas Suyoto.
Menurut Suyoto, proyek Banyuurip ini sangat penting karena menyangkut pendapatan dari minyak, termasuk untuk alokasi dana desa (ADD) dan program ayo sekolah.
"Kuartal ke 4 sebanyak 200rb barel per day diharapkan bisa berjalan," tandasnya.
Bupati menambahkan, untuk menjembatani persoalan yang terjadi dan mengantisipasi terjadinya masalah yang sama akan dibuka posko aduan atau keluhan menyangkut hak pegawai/pekerja.
"Nanti akan dibuat posko pengaduan di Kantor Kecamatan Gayam. Jadi semua masalah yang menimpa pekerja atau kontraktor bisa disampaikan atau ditampung di situ untuk diselesaikan," kata Suyoto, menerangkan.
Diharapkan, ada akselerasi migas dari Lapangan Banyuurip ke Jambaran - Tiung Biru (J-TB) sehingga dapat terwujud lapangan kerja dan peluang usaha.
"Dengan begitu dapat meredam efek sosial. Pekerja atau perusahaan yang kontraknya sudah habis bisa tertampung di sana," pungkas Suyoto.(Dwi/kominfo)