Silpa Bukan Hal Tabu, Bupati Bojonegoro Sampaikan Tiga Poin Penting saat HUT RI
Bojonegorokab.go.id – Bupati Anna Mu’awanah mengajak seluruh jajaran SKPD di lingkup Pemkab Bojonegoro untuk mengelola anggaran lebih efisien. Bupati menegaskan Silpa atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran bukan hal tabu.
Hal tersebut disampaikan Bupati Anna dalam Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (17/8/2021) di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Anna menjelaskan, undang-undang memperbolehkan adanya silpa. Sebab, daripada silpa terserap dengan kondisi yang tidak produktif, akan lebih baik jika untuk tabungan. Tabungan tersebut bukan berarti untuk kepentingan seseorang, tapi untuk dikelola secara efisien berikutnya.
“Sebab kita tidak tahu sampai kapan pandemi berpengaruh terhadap ekonomi. Untuk itu mari kita kelola anggaran yang efektif. Anggaran yang ouput-nya jadi, mulai kita tata anggaran-anggaran yang memang lebih efisien dan produktif,” ujar Bupati Anna.
Masih dalam sambutannya, Bupati menuturkan ada hikmah yang dapat dipetik dalam masa pandemi ini. Yakni persatuan, kesatuan, dan kekompakan dalam mengusir musuh bersama yaitu pandemi. Terlebih lagi Upacara 17 Agustus diperingati di tengah-tengah Covid-19. Namun yang lebih penting, makna nilai-nilai Hari Kemerdekaan inilah yang tidak boleh luntur.
“Kemarin kita dengarkan pidato presiden nota keuangan R-APBN 2022 total APBN Indonesia kurang lebih hampir Rp2.708 triliun, Rp1.938 triliun digunakan untuk belanja pusat. Kemudian Rp770,4 triliun adalah belanja daerah atau dana dekosentrasi. Tentunya ini bertumpu pada adanya undang-undang pemerintahan desa yang sudah terbit, sehingga pembangunan bertolak dari bawah ke atas dan di atas membuat regulasinya,” jelas Bupati Anna.
Melewati musyawarah rencana pembangunan kabupaten (musrenbangkab) dan sebagainya, ada dua pendekatan untuk kebijakan, yakni top-down dan bottom up. Sehingga kebijakan tercipta melalui sinergitas pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan provinsi maupun pusat yang menjadi satu kesatuan gerak langkah. Lalu terciptalah ekuilibrasi atau keseimbangan antara dua pendekatan kebijakan tersebut.
“Oleh sebab itu, kami, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyikapi R-APBN 2022 tersebut, juga akan menyelaraskan terhadap program pemerintah yaitu penguatan salah satunya di sektor kesehatan. Pemkab Bojonegoro terus menopang untuk kebijakan-kebijakan di dalam mengatasi pandemi,” tutur Bupati.
Bupati Anna menambahkan poin berikutnya terkait penataan strukturisasi birokrasi. Birokrasi yang makin sehat, energik, produktif di dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebab birokrasi adalah tonggak sumber daya manusia di dalam tata laksana pemerintahan negara Indonesia termasuk juga di Bojonegoro.
Bupati Anna juga berkomitmen menyiapkan SDM berkualitas karena tantangan ke depan birokrasi sudah jelas nyata. “Mari bekerja bersama, membangun kekompakan, dan mengelola tata kelola kepemerintahan menjadi good government yang akuntabel dan transparansi,” pesan Bupati Anna.(Aya/NN)
