Bupati Bojonegoro Terapkan Model Bottom Up untuk Pemerataan Pembangunan

Afifah
22 Sep 2021
326 dilihat

Bojonegorokab.go.id- Pemkab Bojonegoro terus menjalin silaturahmi sekaligus meningkatkan kapasitas dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Kali ini, Bupati Anna Mu'awanah bertemu Ketua RT dan RW se-Kecamatan Temayang, di Balai Desa Soko, Rabu (22/09/2021). Pertemuan ini merupakan bagian moden bottom up yang dilakukan Bupati untuk pemerataan pembangunan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Sumber Daya Air, Forkopimca dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Temayang serta masing-masing Ketua RT dan RW. 

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menekankan peran penting RT dan RW dalam membantu pelayanan langsung terhadap masyarakat di desa. Bupati juga menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan ada penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) secara nasional di tahun 2021. Namun Pemkab Bojonegoro tetap mengupayakan ADD dan DD tetap di angka 12,5%. Sehingga diharapkan bisa menambah SILTAP Pemerintah Desa serta untuk membantu kegiatan di desa. 

Bupati juga menyampaikan bahwa model pembangunan di Kabupaten Bojonegoro kini lebih bersifat bottom up, yakni pembangunan yang berbasis kebutuhan dari desa. Tujuannya agar pembangunan disesuaikan dengan realita kebutuhan masyarakat. 

Bupati mencontohkan pembangunan jalan desa dengan kriteria jalan di atas 3 meter yang saat ini di angka 368 km yang belum terselesaikan dan akan diselesaikan di tahun 2022 dan 2023. Sedang tentang progres penanganan Covid-19 di Bojonegoro kini sudah mulai melandai hingga per tanggal 22 September 2021 Kabupaten Bojonegoro resmi masuk level 1.

"Tapi kita tidak boleh euforia, tidak boleh lengah, tetap menjalankan prokes, sehingga bila ada varian baru tidak akan terjadi ledakan lagi. Dengan masuk level 1 mari kita jaga agar Bojonegoro tetap terkendali," ucapnya. 

Dalam rangka memenuhi 17 program kerja bupati, di mana salah satuya pemberian insentif bagi RT RW yang akan dimulai. Nantinya insentif langsung akan ditransfer melalui rekening masing-masing penerima. Harapannya data penerima sudah harus sesuai. 

Insentif ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan insentif ini tidak mengurangi dari insentif RT RW yang telah diperoleh dari alokasi dana baik DD dan ADD yang selama ini diterima. Total anggaran yang telah disiapkan dalam pemberian insentif ini sejumlah Rp 12,8 miliar.   

“Tolong bapak ibu kepala desa yang mengelola dana desa tolong digunakan sesuai aturan agar tidak ada permasalahan hukum nantinya,"” pesan Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Machmudin menyampaikan bahwa kegiatan kali ini diselenggarakan di Desa Soko Kecamatan Temayang dan diikuti oleh 8 desa yakni Desa Soko, Jono, Papringan, Temayang, Kedungsumber, Kedungsari, Ngujung, Bakulan. Total peserta sejumlah 150 orang. 

"Peran penting dimiliki para RT RW dalam pembangunan yakni dalam rangka membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dalam penyusunan RKPDes dan Musrenbangdes yang hasilnya akan diselenggarakan di tahun 2023," terangnya. 

Dalam kesempatan ini, Machmudin juga menyampaikan progres pengerjaan pendataan SDGs secara online yang telah terselesaikan hingga di bulan April tahun 2021 di angka 97% yang mana RT RW juga sangat berperan dalam pendataan ini. 

“Oleh karena itu, sesuatu yang telah di jalankan dengan baik ini kami mohon tetep dilanjutkan di masing-masing desa dengan tetap melibatkan seluruh unsur bapak ibu RT ini,” pungkasnya.(rilis/NN)