Bupati Anna : Kami Terjun Ke Desa Untuk Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Bojonegorokab.go.id - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) akan membentuk tim khusus untuk mendamping desa dalam pelaksanaan BKD. Hal ini sebagai bentuk dukungan pembangunan di desa.

Tim khusus nantinya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU BMPR), Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro (Kajari), dan Inspektorat.

Komandan Kodim 0813  Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui BKD adalah program bagus dari Bupati Anna Mu'awanah. Sehingga harapan ke depan, seluruh Desa bisa melaksanakan dengan baik, tidak ada masalah dan bisa menikmati hasilnya. 

"Karena jika infrastrukturnya baik, tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," tukasnya hari ini, Jumat (24/12/2021).

Jika jalan di seluruh desa baik yang terpencil, terpelosok, bahkan terisolasi saat banjir telah diperbaiki, tentu masyarakat akan bisa menggunakannya untuk berdagang, menjual hasil pertanian, sekolah, ke puskesmas atau rumah sakit.

"Masyarakat, kan ya senang, kalau jalannya bagus," tegasnya. 

Menurutnya, dengan adanya pendampingan dari seluruh Forkompimda, maka seluruh Pemdes tidak perlu ragu-ragu untuk melaksanakan program pembangunan ini. "Dan tentu, kondusifitas di masyarakat juga akan terjaga karena kami dari Kodim maupun Polres siap mendampingi," tukasnya. 

Dia menambahkan, jika sekarang ini telah melakukan rapat dengan Forkompimda sebagai bentuk dukungan pembangunan desa dan akan membentuk tim khusus dalam mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD). 

"Tim ini juga dari unsur Pemkab Bojonegoro seperti DPU Bina Marga dan Penataan Ruang, Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, juga Inspektorat," tandasnya. 

BKD merupakan bentuk pemerataan pembangunan oleh Pemkab Bojonegoro dan salah satu program prioritas Bupati Anna Mu'awanah. Ada sebanyak 252 Desa dari total 419 Desa telah melaksanakan pembangunan jalan aspal. 

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menegaskan, pelaksanaan BKD akan dilakukan pengawasan termasuk Pemkab Bojonegoro. Sehingga, Pemdes tidak perlu khawatir dalam mengerjakan perbaikan jalan. 

"Kami terjun ke desa-desa untuk mendengarkan aspirasi desa dan masyarakat terkait pelaksanaan BKD," tandasnya. 

Banyak yang mendukung adanya program BKD ini, karena sangat memberikan dampak positif terlebih jalan desa yang belum pernah tersentuh pembangunan selama puluhan tahun. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Retno Wulandari, menyampaikan, sebanyak 239 desa  menyelesaikan pekerjaan jalan aspal tahap I. 

Untuk pencairan pekerjaan tahap II, lanjut Retno, salah satu syaratnya adalah mengajukan monitoring dan evaluasi (Monev) terlebih dahulu.

"Jadi segera ajukan monev sebagai salah satu syarat pencairan tahap II,"pungkasnya.