Bojonegoro Raih UHC Awards 2023, Wujud Komitmen Layanan Kesehatan Berkelanjutan
Bojonegoro Raih UHC Awards 2023, Wujud Komitmen Layanan Kesehatan Berkelanjutan
Bojonegorokab.go.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapatkan penghargaan UHC Awards 2023 yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyerahan penghargaan UHC digelar Selasa (14/3/2023) di Balai Sudirman, DKI Jakarta.
Penerimaan penghargaan untuk Pemkab Bojonegoro diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Bojonegoro, Dandy Suprayitno. Bojonegoro merupakan salah satu penerima dari 333 kota/kabupaten lainnya dan 22 provinsi.
UHC Awards 2023 diberikan kepada pemerintah daerah yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95% dan telah mendaftarkan penduduknya dalam segmen PBPU (pekerja bukan penerima upah).
Acara penyerahan anugerah UHC Awards 2023 dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, 22 perwakilan Gubernur, perwakilan 334 Kota/Kabupaten dan tamu undangan.
Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi yang tinggi atas berbagai upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program JKN sebagai salah satu program prioritas nasional. Dengan cara Pemda mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program JKN. Selain itu, Wapres berharap ada peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat Indonesia,” ungkap Wakil Presiden.
Ia menerangkan bahwa JKN terbukti membawa banyak dampak positif seperti terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Tercatat 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020.
“Teruskan dukungan bersama untuk mencapai Universal Health Coberage (UHC) yang ditargetkan RPJMN 2020 hingga 2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN,” tambah Ma’ruf Amin.
Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengucapkan terimakasih atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Serta kepada gubernur dan walikota/bupati yang telah turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan program JKN KIS atau lebih dikenal dengan UHC. Hal itu tertuang dalam Inpres 01 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Sejalan instruksi tersebut, kami telah bersinergi dengan Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk sehingga kehadiran program JKN KIS dapat dirasa manfaatnya oleh masyarakat serta melindungi masyarakat dari kemiskinan,” kata Ali Ghufron.
Dia melanjutkan jumlah kepesertaan JKN KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2016. Per 1 Maret 2023 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN KIS mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk. Ini menjadikan program JKN KIS Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi.
“Terdapat 22 Provinsi dan 334 Kota/Kabupaten yang telah lebih awal mewujudkan UHC di wilayahnya dengan cakupan kepesertaannya lebih dari 95% dari total penduduk,” tambahnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, menerangkan UHC merupakan salah satu target dalam pembangunan berkelanjutan ketiga yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO). Diharapkan pada tahun 2030 negara-negara di dunia dapat mencapainya.
Menurut dia, UHC tidak hanya soal penduduk yang menjadi peserta jaminan sosial kesehatan. Namun terdapat makna yang lebih jauh yaitu proporsi penduduk yang dapat mengakses pelayanan kesehatan, proporsi penduduk yang menggunakan pendapatannya untuk membiayai pelayanan kesehatan dan keadilan sosial khususnya bidang kesehatan dalam pelayanan serta pendanaannya bagi masyarakat.
Terpisah, Kabid PIKP, Panji Ariyo K menambahkan, Pemkab Bojonegoro pada bulan Oktober 2020 silam telah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang memperoleh penghargaaan UHC atau tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang tinggi. [del/nn]
