Pemkab Gelar FGD Penyusunan e-RDKK Pupuk Subsidi, Dorong Petani Tak Bergantung Pupuk Kimia
Pemkab Gelar FGD Penyusunan e-RDKK Pupuk Subsidi, Dorong Petani Tak Bergantung Pupuk Kimia
Bojonegorokab.go.id - Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan e-RDKK Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024. Acara ini digelar Kamis (23/11/2023) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro.
Hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, perwakilan PT Petrokimia Gresik, distributor pupuk bersubsidi, perwakilan pemilik kios ecer pupuk bersubsidi, perwakilan ketua kelompok tani, koordinator penyuluh DKPP dan tamu undangan.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam sambutannya mengatakan pupuk menjadi barang mahal karena kebutuhan yang tinggi dan tidak diproduksi sendiri. Menurut data, kebutuhan pupuk nasional mencapai 12 juta ton pertahun.
Sementara yang dapat diproduksi sendiri mencapai 3 juta ton dan pupuk yang diimpor sebanyak kurang lebih 6 juta ton. Sehingga kebutuhan 3 juta ton ini masih belum terpenuhi.
“Untuk itu pemerintah mempunyai tugas untuk pupuk karena digunakan oleh petani, harganya tidak boleh mahal dan harus terjangkau. Maka pemerintah mensubsidikan pupuk bagi petani,” ujarnya.
Menurut Pj Bupati Adriyanto, hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana bisa mengembangkan pupuk untuk pertanian yang sifatnya tidak bergantung pada pupuk kimia. Sehingga perlu mencari terobosan yang lain seperti pupuk organik untuk menjadikan alternatif.
Pj Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk koordinasi dan bekerjasama dalam jaringan dan pengadaan pupuk subsidi tersebut. Terutama peran dari gabungan kelompok tani (gapoktan).
“Pupuk ini tolong dieman-eman, kalau ada ide kita carikan teknologinya. Tentu kita bersama memanfaatkan pupuk yang tersedia ini dengan baik. Kalau bisa berbagi dengan gapoktan yang lain dan menggunakannya bersama-sama,” tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Daerah Nurul Azizah menuturkan peredaran pupuk di Kabupaten Bojonegoro utamanya pupuk bersubsidi diatur dalam Perpres, Permentan hingga Surat Edaran. Artinya bahwa dari penggunaan pupuk ini, pemerintah benar-benar memberikan pupuk subsidi tepat sasaran.
“Saya berpesan kepada PPL nanti bisa mengalokasi kebutuhan sesuai dengan fakta riil lapangan. Kira-kira luas sawah berapa, kebutuhannya berapa sehingga ini nanti dimasukan ke e-RDKK. Tolong dari tenaga PPL benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan petani sehingga ajuan ini sesuai fakta riil kebutuhan di lapangan,” kata Nurul Azizah.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth dalam laporannya mengungkapkan pupuk merupakan kebutuhan dasar para petani sebagai sarana produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Dalam hal ini, pemkab bertugas memastikan ketersedian pupuk bersubsidi bagi petani.
Helmy menjelaskan bahwa terkait usulan pupuk subsidi telah dilakukan penginputan data ke dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) mulai 3 November 2023 lalu hingga 5 Desember 2023 mendatang. Pihaknya telah melaksanakan pengusulan sebelum rentang waktu yang disampaikan.
“Seluruh PPL proses melakukan input data pupuk subsidi dari petani ke poktan lewat aplikasi e-RDKK. Sudah dilakukan sebelum rentang waktu yang disampaikan dan harus tersampaikan koordinator penyuluh kecamatan,” kata Helmy. [del/nn]
