Setjen Dewan Ketahanan Nasional Kunjungan ke Bojonegoro, Wujudkan Stabilitas Keamanan Pasca Pemungutan Suara Pemilu

Setjen Dewan Ketahanan Nasional Kunjungan ke Bojonegoro, Wujudkan Stabilitas Keamanan Pasca Pemungutan Suara Pemilu

Bojonegorokab.go.id - Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) RI melaksanakan kegiatan On The Spot (OTS) ke Kabupaten Bojonegoro Kamis (7/3/2024). Acara tersebut digelar di Gedung Putih Graha Buana Pemkab Bojonegoro.

Dalam kunjungan ini mengambil tema ‘Strategi Penanganan Terpadu Potensi Risiko Pasca Pemungutan Suara Pemilu 2024 dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kemanan Nasional’. Kegiatan dihadiri Ketua Tim On The Spot Prioritas Nasional Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI beserta tim, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Jajaran Forkopimda, KPU Bojonegoro, Bawaslu Bojonegoro, tokoh agama dan masyarakat serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Nurul Azizah mengungkapkan bahwa berdasarkan luas wilayah Kabupaten Bojonegoro 2.311 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.363.000, pada Pemilu 2024 jumlah pendaftar 1.033.836 atau presentase hak pilih 85%.

“Ini memberi gambaran bahwa Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan awal yaitu adanya informasi risiko tinggi, tapi Alhamdulillah pelaksanaannya aman dan nyaman,” ungkap Sekda Nurul Azizah.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan pelaksanaan Pemilu yang aman dan nyaman tidak lepas dari sinergi kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Semua bersinergi menciptakan suasana kondusif dalam Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, Ketua Tim On The Spot Prioritas Nasional Sekretaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Pol. Dr. H. Nasirwan Adji Wibowo, SIK., M. Si. menjelaskan bahwa kunjungan OTS ini bertujuan menyempurnakan naskah rancangan strategis penanganan terpadu risiko pasca Pemilu 2024.

Selain itu juga untuk merumuskan strategi penanganan terpadu guna menjaga stabilitas ketahanan nasional setelah proses pemungutan suara.

“Kami meminta saran dan masukan dari jajaran Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat serta stakeholder yang membidangi Kamtibmas terkait keamanan nasional pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Nantinya akan kami sampaikan ke Bapak Presiden RI," kata Nasirwan.

Ia juga menegaskan agar para stakeholder mengutamakan kerja sama dalam menghadapi potensi risiko pasca pemungutan suara. Yaitu dengan kolaborasi yang sinergis. Harapannya agar menghasilkan langkah yang efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional Indonesia pasca Pemilu 2024 ini.

Acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab menjaring aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro. [del/nn]