Pemkab Bojonegoro Sambut Kunker TPID Kabupaten Pati, Sharing Langkah Pengendalian Inflasi Daerah
Pemkab Bojonegoro Sambut Kunker TPID Kabupaten Pati, Sharing Langkah Pengendalian Inflasi Daerah
Bojonegorokab.go.id - Pemkab Bojonegoro menerima kunjungan kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pati-Jawa Tengah di Synergi Room lt. 6 gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (6/11/2024). Kunjungan ini dalam rangka studi tiru progres kinerja TPID Kabupaten Bojonegoro.
Mewakili ketua TPID Kabupaten Bojonegoro, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Bojonegoro, Hanafi menyampaikan Kabupaten Bojonegoro baru ditetapkan sebagai daerah indeks harga konsumen (IHK) per 1 Januari 2024 bersama tiga kabupaten lain di Jawa Timur. Yakni Kabupaten Bojonegoro, Gresik dan Tulungagung. “Saat ini daerah IHK di Jawa Timur ada 11 daerah,” katanya.
Sebanyak 11 daerah itu diantaranya Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Surabaya.
Lebih lanjut Hanafi mengucapkan selamat datang kepada Tim TPID Kabupaten Pati di Pemkab Bojonegoro. “Nantinya kita bisa sharing dan belajar bersama terkait langkah-langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari TPID Kabupaten Pati Anik menuturkan bahwa TPID Kabupaten Pati merasa masih belum dapat bekerja secara maksimal dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Pati. Sehingga pihaknya datang ke Pemkab Bojonegoro yang dinilai sudah banyak inovasi yang digunakan untuk menekan angka inflasi.
“Terlebih dari infomasi yang saya dapat, Bojonegoro banyak komoditas surplus. Bilamana Kabupaten Pati perlu ketika ada gejolak harga di satu komoditas tentunya kami bisa bekerja sama. Begitupun sebaliknya Kabupaten Pati juga mempunyai surplus komoditas kedelai, apabila kabupaten Bojonegoro mengalami kekurangan stok kedelai, Kabupaten Pati siap bekerja sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro, Budi Sukisna mengatakan bahwa Pemkab Bojonegoro melalui TPID memiliki 9 langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Diantaranya pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
“Lainnya seperti menyusun prognosa kebutuhan dan produksi, serta adanya Warung Pengendali Inflasi TOKENBRO (Toko Tekan Inflasi Bojonegoro) yang berada di pasar daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut Budi Sukisna mengatakan langkah TPID lainnya adalah pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, memberikan bantuan transportasi dari APBD seperti Bantuan Transportasi yang saat ini menggunakan dana CSR bekerjasama dengan BPR untuk komoditas tomat, cabe. Juga ada Angkutan Pelajar Gratis dengan 4 rute kerja sama dengan CSR Bank Jatim. Jumlah perjalanan siswa (berangkat-pulang sekolah) dari tanggal 1 Oktober s/d 5 November 2024 sebanyak 67.535 perjalanan. Selain itu merealisasikan dana belanja tidak terduga (BTT).
“Namun saat ini, Pemkab belum menggunakan BTT karena sudah dialokasikan di masing-masing OPD,” ungkapnya.
Di samping itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Sukaemi menambahkan ada beberapa kegiatan pendukung pengendalian inflasi di Bojonegoro. Diantaranya menjamin stok kebutuhan bahan pokok melalui Warung Pengendali Inflasi TOKENBRO (Toko Tekan Inflasi Bojonegoro), melakukan promosi dan peningkatan daya beli masyarakat dalam bentuk pameran produk UMKM di tingkat Lokal.
“Tim TPID juga melakukan operasi pasar untuk pengendalian harga bahan pokok dan pengawasan stok barang bahan pokok. Di mana pada tahun ini sudah melaksanakan operasi pasar sebanyak 77 kali dan akan melaksanakan kegiatan gebyar pasar murah 7 kali pada akhir tahun 2024,” pungkasnya.[fif/nn]
