bojonegorokab.go.id - Setelah bulan kemarin menjadi nara sumber di market corner, Bupati Bojonegoro, Suyoto, kembali menjadi narasumber dalam program Economic Challenges dengan Tema Outlook 2015 dan proyeksi Migas 2016 yang disiarkan langsung di Metro TV, Senin (14/12/2015), Pukul: 21.05 - 22.00 WIB. Diskusi itu juga menghadirkan Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi.
Ada beberapa point yang disepakati dalam diskusi Economic Challanges tersebut.
Yakni konsep dana abadi yang digagas Bojonegoro harus jalan meski produksi minyak belum maximal dan harganya turun. Dengan konsep itu sedikit-sedikit dana dari DBH Migas mulai dikumpulkan sebagai dana abadi (petrolium fund) tahun 2016 dengan target Rp100 milyar.
Ke dua, tata kelola migas di daerah sudah harus masuk domain eksklusif dan tidak inklusif lagi, karena harus mengkaitkan antara konsep pertumbuhan ekonomi daerah (produk demostik regional bruto/PDRB naik) melalui industrialisasi hilir secara luas (foreward linkage) degan membangun industri listrik, refinery (kilang mini), pupuk dan lain-lain.
"Dengan begitu akan dapat menaikkan ekonomi rakyat Bojonegoro," tegas Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Suyoto.
Ke tiga energy alternatif dengan program Kemiri Sunan harus jalan dan dimulai untuk dilanjutkan. Hal ini sebagai bagian dari sustainable development di bidang energy.
"Karena jika mengandalkan minyak akan habis. Perluadanya pengembangan energi terbaharukan, yakni melalui program kemiri sunan yang nantinya dapat diolah menjadi sumber energy," tandas Kang Yoto.
Ke lima harus difahami bersama antara lain kepentingan membangun ekonomi daerah tidak diartikan sebagai mengurangi porsi keuangan negara. Karen degan terbangunnya ekonomi daerah juga meningkatkan perekonomian nasional (PDB naik).
Ke enam, setuju agar anggaran pemerintah segera dicairkan di daerah-daerah karena mekanisme aliran keuangan sebgai darah untuk menyehatkan ekonomi rakyat.
"Point ke tujuh, adalam aspek GCG bagus sekali degan melihat secara utuh hal-hal yg terjadi lalu dilibatkan semua unsur secara transparan spt kejaksaan, polri, BPKP, inspektorat kab dll. Shg terbedakan antara lain kekeliruan versus kejahatan, sehingga GCG terkendali degan proper," pungkas Kang Yoto. (gatot/kominfo)