Pemkab Bojonegoro Siapkan Langkah Strategis Menata Alun-alun, Jadi Ruang Publik Nyaman dengan Banyak Fasilitas Pendukung
Bojonegorokab.go.id - Hujan mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro Rabu (11/6/2025) pagi, menambah suasana gayeng diskusi strategis tentang revitalisasi alun-alun Bojonegoro dalam forum Ngobrol Bareng Pak Bupati (NGOPI). Diskusi bareng Bupati Setyo Wahono ini bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga para stakeholder lainnya. Agenda rutin ini digelar di Pendopo Malowopati Bojonegoro.
Dalam agenda NGOPI pagi ini, Bupati Setyo Wahono menyampaikan bagaimana alun-alun Bojonegoro punya nilai strategis. Perlu keterpaduan penataan fasilitas lain dengan sekitarnya seperti pendopo Pemkab, Masjid Agung Darussalam dan Pasar Kota. Alun-alun berfungsi sebagai tempat berinteraksi, orang berkumpul dan berdiskusi, sehingga fasilitas pendukung harus ada.
Mas Wahono, sapaan akrab Bupati, perlu ada tempat parkir di luar alun-alun, juga lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agar warga parkir sudah terjaja makanan dan produk lokal. Sebab Pemkab Bojonegoro telah berkomitmen untuk menjadikan UMKM naik kelas.
“Pedagang harus ada, tapi tempatnya harus kita perhatinan betul strategisnya agar tetap laku,” ungkapnya.
Alun-alun, lanjut Mas Wahono, harus ada penghijauannya, fasilitas publik, dan UMKM. Aset pendopo perlu dipatenkan agar tidak diubah. Hal itu akan menjadi ikon Bojonegoro.
“Harapan saya ini tidak diubah, jadi penting untuk menyatukan alun-alun, pendopo masjid dan pasar. OPD-OPD harus saling berkoordinasi untuk mewujudkan semua ini. Juga standarisasi di Bojonegoro harus standar internasional, tidak ada cat biru kuning hijau atau yang lainya yang menyesuaikan warna parpol dari pemimpin pada saat itu. Agar anak cucu kita ada standar agar berpikir lebih maju,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro Andik Sudjarwo menambahkan penataan parkir bagi pengunjung yang ada di alun-alun, bisa menggunakan lahan Pemkab yang sudah ada. Semisal menggunakan halaman kantor Inspektorat atau BPKAD. Jika memungkinkan kantor Bakesbangpol dipindahkan, agar lahannya bisa dimanfaatkan untuk kantong parkir dan tempat bagi para PKL.
Sedang di pojok alun-alun, terdapat kantor Perhutani. Pemkab bisa bekerjasama dengan Perhutani untuk memanfaatkan lahan-lahannya untuk parker. “Pada saat alun-alun ditata dengan bagus kami sepakat untuk tidak menghilangkan PKL, namun disentrakan di tempat parkir, di sana pasti laku asalkan parkir dan PKLnya dijadikan satu,” ungkapnya.
Penataan alun-alun, lanjut Pj Sekda, berarti penataan PKL yang selama ini sudah ada di pinggir jalan. Juga tanaman penghijauan tidak dikurangi, bahkan kalau bisa bertambah untuk mempercantik wajah alun-alun yang sejuk.
“Bangunan-bangunan yang masuk cagar budaya di sekitar Bojonegoro harus dilindungi dan dipertahankan untuk dilestarikan sebagai peninggalan budaya,” pungkasnya.
Diskusi strategis yang dibalut dengan acara NGOPI ini berlangsung cukup gayeng, bermunculan ide-ide segar untuk menata wajah kota Bojonegoro, terutama alun-alun. Posisi strategis alun-alun sebagai pusat kebudayaan di masa lampau perlu untuk dilestarikan dalam era kekinian.[ai/nn]