Bojonegoro Berkomitmen Terus Terapkan Keterbukaan Informasi Publik, Tingkatkan Partisipasti untuk Pembangunan Daerah
Bojonegoro Berkomitmen Terus Terapkan Keterbukaan Informasi Publik, Tingkatkan Partisipasti untuk Pembangunan Daerah
Bojonegorokab.go.id - Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Guna menuju ke sana, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Review Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini dalam rangka persiapan penilaian e-Monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Edi Purwanto mengatakan, KIP tidak mungkin terwujud tanpa ada komitmen dari pimpinan utamanya Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian dijalankan sesuai instruksi mulai kepala OPD, hingga petugas PPID di desa. KI Provinsi mengapresiasi komitmen Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam menjadikan KIP sebagai salah satu langkah utama dalam perencanaan pembangunan.
"Tahun ini Kabupaten Bojonegoro predikat 'Informatif' karena semua OPD digerakkan bersama. Saya sangat mengapresiasi Bojonegoro karena komitmen ini menjadi faktor utama,” tegasnya.
Menurut dia, selain komitmen pimpinan, juga perlu komitmen kepala OPD yang kemudian ditularkan kepada timnya. Sehingga sistem bisa berjalan baik dan keterbukaan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pihaknya juga berterima kasih kepada para pimpinan dalam mengajak dan membantu mengonsolidasi data di masing-masing OPD untuk disistematisasi dan pendataan ulang sehingga informasi terpampang di website pemerintah kabupaten maupun di OPD.
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi ada dua kategori utama. Yaitu informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan.
Informasi publik ini bersifat penting karena bisa mengetahui apa yang telah dilakukan. Juga langsung ada kontrol dari Masyarakat. Dan hasilnya tentu ada dua penilaian, baik positif maupun negatif. Dengan sistem yang diterapkan, harapannya pemerintah lebih akuntabel, transparan dan informatif.
Menurut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, review KI Provinsi Jawa Timur ini penting agar mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan, kelemahan dan solusi. “Bangun sinergi kolaborasi, dan kerja sistematis," ujar Bupati Wahono.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Heri Widodo menjelaskan, pemerintah wajib memberikan akses informasi pada masyarakat pada informasi yang bersifat terbuka. Keterbukaan informasi publik harus dilakukan secara konsisten agar semakin transparan dan responsif.
Hadir sebagai narasumber Ketua Tim Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Ayu Saulina Ernalita Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Kegiatan juga dihadiri kepala OPD, camat, kepala desa, serta petugas PPID se- Kabupaten Bojonegoro. [cs/nn]
