Pemkab Bojonegoro Gelar Rakor P3MD, Dorong Pendamping Desa Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa
Prof Zainuddin Maliki menjadi narasumber di Rakor P3MD yang digelar Pemkab Bojonegoro di ruang Angling Dharma, Sabtu (27/9/2025)/Foto: Diba
Bojonegorokab.go.id – Para pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro didorong untuk memperkuat peran dalam mendukung akselerasi pembangunan desa. Selain itu, mereka juga diminta untuk ikut menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Karena koperasi menjadi basis ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Memaksimalkan peran pendamping desa ini menjadi tema utama dalam rapat koordinasi tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang digelar Pemkab Bojonegoro. Rakor dilaksanakan di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (27/09/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, menegaskan bahwa keberadaan pendamping desa telah memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan status desa. Sejak tahun 2023, Bojonegoro berhasil keluar dari kategori desa berkembang, dengan capaian 262 desa mandiri dan 157 desa maju.
Pada tahun 2024, jumlah desa mandiri meningkat signifikan menjadi 340. Sementara sebagian desa maju naik kelas menjadi mandiri. Tren positif itu berlanjut hingga 2025 dengan total 352 desa mandiri.
Menurut Machmuddin, pencapaian ini tidak lepas dari peran pendamping desa yang mendampingi kepala desa dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan. “Pendamping desa adalah mitra strategis pemerintah desa. Mereka membantu memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberadaan pendamping sangat dibutuhkan dan kuotanya perlu ditambah,” tegasnya.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber Prof. Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa desa merupakan pilar utama dalam membangun ketahanan pangan yang sejalan dengan Asta Cita ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Prof. Zainuddin menambahkan, visi Kementerian Desa dan PDT adalah “Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Salah satu implementasi nyata dari visi tersebut adalah penguatan KDMP. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi basis ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Ia menekankan, koperasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pendampingan yang intensif. “Supaya koperasi desa merah putih ini benar-benar jalan, tentu akan banyak tantangan, terutama dari kapasitas sumber daya manusianya. Maka pendamping desa harus hadir memberi dukungan, baik dalam pelatihan literasi keuangan maupun dalam penyusunan rencana bisnis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Zainuddin menegaskan pentingnya desa segera menyusun business plan sesuai potensi masing-masing. Rencana bisnis ini penting, agar desa punya arah jelas, diantaranya usaha apa yang bisa dikembangkan untuk menopang pangan dan ekonomi desa. “Pendamping desa berperan membantu kepala desa dan pengelola koperasi menyusun langkah konkret agar koperasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kustini, salah satu pendamping desa di Kecamatan Padangan, menjelaskan bahwa KDMP di wilayahnya telah resmi memiliki kantor sejak 31 Agustus lalu. Koperasi tersebut kini sudah menjalankan berbagai unit usaha, mulai dari kerja sama dengan Pertamina untuk distribusi LPG 3 kg, penyediaan pupuk pertanian, minyak goreng, telur, hingga gula.
“Alhamdulillah, kantor koperasi sudah berdiri. Di sampingnya juga ada gerai sembako, gudang pupuk, hingga pusat kuliner yang dikelola bersama BUMDes melalui pujasera,” tuturnya.
Praktik nyata ini menunjukkan bagaimana koperasi desa merah putih, dengan dukungan pendamping desa, mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Bojonegoro.[zul/nn]
