Pemkab Bojonegoro Terus Dorong Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro Kusnandaka Tjatur (kiri) dan Kepala Dinkominfo Bojonegoro Heri Widodo dalam acara pemaparan hasil review arsitektur dan peta rencana SPBE, Kamis (9/10/2025)/Foto: Zulfi

Bojonegorokab.go.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hal ini tercermin dalam kegiatan pemaparan hasil review arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digelar di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta jajaran pejabat terkait yang berperan dalam penyusunan arsitektur SPBE.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menekankan penerapan SPBE bukan hanya sekadar digitalisasi dokumen atau system. Tetapi juga transformasi pola pikir dan tata kelola pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Ukuran utama keberhasilan program ini adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat dikatakan puas jika pelayanan kita cepat, hasilnya tepat, dan mereka benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

OPD lanjut dia, perlu selalu memperbarui SOP (Standar Operasional Prosedur). Hal tersebut menyesuaikan perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi.

Selain aspek prosedural, sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SPBE. “Apapun perubahan sistemnya, tidak akan berjalan tanpa SDM yang memahami masalah di lapangan. Karena itu, peningkatan kompetensi harus menjawab persoalan yang benar-benar ada,” tambahnya.

Pada kesempatan itu juga dipaparkan beberapa contoh praktik digitalisasi di sektor pertanian melalui penerapan sistem informasi berbasis sensor dan peta lahan. Sistem ini perlu dioptimalkan terutama berkaitan dengan SDM. 

Sementara itu, Dewan TIK Bojonegoro Boedy Irhadtanto menekankan pentingnya peningkatan kompetensi digital aparatur pemerintah daerah guna mendukung percepatan transformasi digital. Salah satu kendala utama dalam pemutakhiran data adalah rendahnya literasi dan keterampilan digital, terutama dalam kemampuan dasar seperti mengetik cepat dan efisien.

Kendala selama ini, banyak data daerah tidak diperbarui secara rutin karena keterbatasan SDM yang tidak terbiasa dengan pengolahan data digital. Sehingga perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar proses input dan pengelolaan data di tiap OPD bisa berjalan lebih optimal.[fif/nn]