TPID Bojonegoro Gelar Rakor untuk Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

M. Khoirudin
17 Nov 2025
46 dilihat

TPID Bojonegoro Gelar Rakor untuk Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

Bojonegorokab.go.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok. Penekanan ini mengemuka dalam rapat koordinasi TPID yang digelar bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Ruang Setyowati lt. 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (17/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bupati Bojonegoro Sukaemi menekankan perlunya operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih rutin dan merata di sejumlah daerah. TPID menilai bahwa konsistensi kegiatan tersebut menjadi kunci penting dalam mengendalikan kenaikan harga pangan, khususnya beras, cabai, dan bawang yang saat ini mengalami fluktuasi.

Pemkab juga meminta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro bersama Bulog untuk meningkatkan pengawasan terhadap distributor maupun pengecer, mengingat munculnya indikasi pasokan beras SPHP tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. “Pengawasan perlu diperketat agar tidak terjadi penimbunan. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” terangnya.

Dalam rakor ini, juga menyoroti lonjakan harga cabai rawit merah serta bawang merah yang terjadi akibat cuaca, penurunan produksi, dan tingginya permintaan dari luar daerah. Pemerintah juga membuka opsi pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif apabila pasokan cabai segar mengalami hambatan.

Di sisi data, pemerintah meminta perbaikan basis data pedagang dalam sistem SP2KP karena ditemukan pedagang yang sudah tidak aktif namun masih tercatat sebagai sampel. Data yang valid dinilai krusial untuk memastikan kebijakan pengendalian harga dapat tepat sasaran.

Rapat juga membahas kesiapan laporan kegiatan dan capaian kinerja tahun 2025 yang akan digunakan sebagai bahan laporan ke pemerintah provinsi. TPID menegaskan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk mempercepat langkah-langkah teknis pengendalian inflasi.

Dengan penguatan koordinasi dan langkah pengawasan yang lebih intensif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga sehingga masyarakat tetap mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.[fif/nn]