Pemkab Bojonegoro Gelar Rakor Antisipasi Libur Nataru, Bupati Setyo Wahono Tekankan Peran Maksimal Posko Terpadu
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memberi sambutan dalam rakor Kamis (11/12/2025)/Foto: Cahya
Bojonegorokab.go.id - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan kelancaran dan keamanan di liburan penghujung 2025. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Terkait Antisipasi Potensi Konflik dan Kerawanan Sosial Menjelang Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2026, Kamis (11/12/2025).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dalam sambutannya mengatakan kondisi dan problem tahun ke tahun pasti berbeda. Diantaranya dengan adanya diskon tarif bagi warga yang naik kereta api, perlu antisipasi kepadatan pemudik. Hal itu untuk memberi kenyamanan pada warga.
Pada momen Nataru, mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Ada arus mudik dan balik, kegiatan ibadah, wisata, hingga kerumunan di pusat-pusat keramaian. Di saat yang sama, juga memasuki periode kerawanan bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan potensi gangguan lainnya.
Oleh karena itu, sinergi kolaborasi lintas sektoral perlu dilakukan dengan baik. Selaku pemerintah, memiliki kewajiban hadir di setiap kondisi masyarakat. Maka menjaga kenyamanan dan keamanan menjadi penting khususnya untuk saudara yang merayakan Nataru sebagai bentuk toleransi bersama.
"Pastikan posko responsif terhadap laporan masyarakat. Perkuat posko terpadu pengamanan Nataru dan Posko Siaga Bencana. Selalu jaga keamanan, ketertiban dan memastikan tempat ibadah aman dan menjaga toleransi," tandasnya.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro Machmuddin menjelaskan menurut Bappenas sejak Januari-November 2025 telah terjadi 2.942 bencana. Perubahan iklim ekstrem berpeluang menimbulkan bancana alam. Maka, bersama seluruh stakeholder, memastikan pelayanan dasar Nataru berjalan baik dan aman.
"Ada yang menarik pada libur Nataru 2025, pemerintah melalui KAI menerapkan diskon khusus sebesar 20 persen untuk tiket kereta api mulai 12 Desember. Ini salah satu upaya kebijakan pemerintah yang disampaikan Mendagri dan kita terapkan," ujarnya.
Kegiatan ini untuk memastikan seluruh unsur pemerintah dan aparat memiliki pemahaman sama dan bergerak selaras dan bersinergi dalam memelihara dan mengantisipasi konflik menjelang Nataru. Hadir 140 peserta meliputi Forkopimda, lembaga instasi terkait Forpimcam, Danramil dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta tamu undangan.
Beberapa Langkah Antisipasi Kebencanaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Diantaranya:
1. BPBD bersama OPD terkait melakukan pemetaan daerah rawan, memastikan peralatan, logistik, dan jalur evakuasi dalam kondisi siap.
2. Camat, Lurah/Kepala Desa agar mengaktifkan sistem peringatan dini lokal, memantau wilayah masing-masing, serta cepat melaporkan bila ada kejadian.
3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah penyelamatan diri, titik kumpul aman, serta nomor layanan darurat agar masyarakat tidak panik saat terjadi bencana. [cs/nn]
