Pemkab Bojonegoro Terus Komitmen Beri Perlindungan Anak dan Perempuan, Sosialisasi hingga Buat Aplikasi Pengaduan
Pemkab Bojonegoro Terus Komitmen Beri Perlindungan Anak dan Perempuan, Sosialisasi hingga Buat Aplikasi Pengaduan
Bojonegorokab.go.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yakni dengan melakukan beberapa langkah diantaranya sinergi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait hingga tingkat desa.
Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo mengungkapkan bahwa pihaknya juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dilingkup masyarakat maupun sekolah. Selain itu juga menjalin kerjsama dalam upaya pencegahan sekaligus membentuk sekolah/ponpes ramah anak.
Dengan pihak luar, juga bekerja sama dengan Forum Anak Bojonegoro guna mengoptimalkan pendampingan dan peran sebagai pelopor serta pelapor kekerasan dan Kemenag dalam membentuk keluarga samawa. Dalam hal penangaan, DP3AKB memperkuat sistem penanganan kekerasan yang responsif, profesional, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
UPTD PPA beralamat di Jl. Pahlawan No. 1 (sebrang pintu masuk Gedung Pemkab Bojonegoro). “Selain pengaduan offline, pelayanan juga disediakan secara online melalui aplikasi Lapor Kepenak Bro (Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak Bojonegoro) yang dapat diunduh melalui Google Play Store,” jelasnya.
Berdasarkan data yang tercatat, pada tahun 2023 terdapat 33 kasus (14 perempuan, 19 anak). Angka ini meningkat menjadi 38 kasus pada tahun 2024 (22 perempuan, 16 anak), dan mencapai 49 kasus pada tahun 2025 (25 perempuan, 24 anak).
Menurut Hernowo, kenaikan angka ini tidak semata-mata berarti situasi makin memburuk, melainkan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang selama ini kerap tersembunyi. Hal ini sejalan dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai akses pengaduan yang tersedia.
“Karena Isu kekerasan merupakan isu lintas sektor, maka penanganannya melibatkan kolaborasi dan sinergitas lintas lembaga lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa,” imbuh Hernowo.
Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak ragu melapor jika melihat atau mengalami tindak kekerasan. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan kesadaran warga, Pemkab Bojonegoro optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh perempuan dan anak.[del/nn]
