Fluktuatif, Ini Pendapatan DBH Sumber Daya Alam Bojonegoro Selama Enam Tahun Terakhir

M. Khoirudin
14 Jan 2026
14 dilihat

Fluktuatif, Ini Pendapatan DBH Sumber Daya Alam Bojonegoro Selama Enam Tahun Terakhir

Bojonegorokab.go.id - Sebagai salah satu daerah penyumbang energi nasional, Kabupaten Bojonegoro mempunyai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) relatif cukup tinggi. Hal itu tampak dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro. Dalam waktu enam tahun terakhir, penerimaan DBH SDA Bojonegoro menunjukkan tren dinamis seiring dengan fluktuasi harga komoditas global dan tingkat produksi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencatat terdapat enam (6) sektor utama yang menyumbang pendapatan dari DBH SDA, yakni Minyak Bumi, Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, Mineral dan Batubara (Royalti), Kehutanan (Provisi Sumber Daya Hutan - PSDH), dan Perikanan. 

Dalam lima tahun terakhir berdasarkan data yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, rincian realisasi DBH SDA sebagai berikut: 

1. Tahun 2020: Rp 1,101 Triliun
2. Tahun 2021: Rp 2,136 Triliun
3. Tahun 2022: Rp 2,418 Triliun
4. Tahun 2023: Rp 2,468 Triliun
5. Tahun 2024: Rp 1,998 Triliun
6. Tahun 2025: Rp 1,947 Triliun

Dari data tersebut, terlihat kenaikan signifikan terjadi pada rentang tahun 2021 hingga 2023. Penerimaan DBH SDA sempat menyentuh angka tertinggi di Rp 2,468 triliun pada 2023. Namun, memasuki tahun 2024 dan 2025, angka tersebut mengalami penyesuaian di kisaran Rp 1,9 triliun.

"Untuk DBH SDA 2025 sejumlah Rp 1,947 triliun. Sedangkan di 2026 dialokasikan sebesar Rp 942 miliar. Perubahan angka DBH SDA ini dipengaruhi oleh beberapa variabel teknis," jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Yusnita Liasari, Rabu (14/01/2026).

Ada tiga faktor penyebab perubahan. Pertama, Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia yang fluktuatif di pasar internasional. Kedua, adanya penyesuaian Lifting (produksi siap jual) dari blok-blok migas yang ada di wilayah Bojonegoro. Ketiga, kebijakan penyaluran dari Pemerintah Pusat yang didasarkan pada realisasi penerimaan negara secara nasional. 

Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen untuk mengelola DBH SDA ini secara transparan dan akuntabel. Fokus utama penggunaan DBH SDA tetap diarahkan pada sektor-sektor produktif, mendukung kelanjutan program pembangunan dan sumber daya manusia di Bojonegoro. Seperti pembangunan akses jalan dan konektifitas wilayah, beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui sektor non-migas sebagai langkah antisipasi kemandirian fiskal di masa depan. [cs/nn]