Pemkab Bojonegoro Ambil Langkah-langkah Strategis Penghematan Konsumsi Energi, Dampak Pengetatan Kuota BBM

Redaksi
09 Apr 2026
58 seen

Pemkab Bojonegoro Ambil Langkah-langkah Strategis Penghematan Konsumsi Energi, Dampak Pengetatan Kuota BBM

Bojonegorokab.go.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi energi di wilayahnya. Hal ini menindaklanjuti adanya kebijakan pengetatan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2026 yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Berdasarkan surat resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Nomor 500.10.8.3/1241/124.5/2026, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite untuk Jawa Timur tahun ini mengalami penurunan tajam sebesar 9,0%. Dari realisasi tahun 2025 sebesar 4.358.878 KL, kini hanya dijatah sebanyak 3.963.455 KL.

Sedangkan, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau Solar untuk Jawa Timur naik tipis 0,5% dari 2.715.689 KL menjadi 2.729.364 KL di tahun 2026. Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, kuota yang ditetapkan adalah sebesar 64.983 KL untuk Solar dan 110.525 KL untuk Pertalite.

Menyikapi keterbatasan kuota tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi.

"Sesuai dengan Surat Edaran Bupati, kami mengimbau seluruh ASN untuk menggunakan sepeda saat berangkat kerja setiap hari Senin dan Jumat. Ini bukan sekadar seremoni, tapi aksi nyata untuk memastikan kuota BBM kita cukup hingga akhir tahun," tegasnya.  

Langkah Bike to Work diharapkan dapat menekan laju konsumsi Pertalite yang secara sistemik memang sedang dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Wabup menambahkan bahwa kedisiplinan ASN dalam menghemat energi akan menjadi barometer bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam gerakan efisiensi BBM.

Dengan penurunan Pertalite yang mencapai hampir 10%, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus memantau distribusi di lapangan agar tetap tepat sasaran, sembari mendorong gaya hidup ramah lingkungan melalui kebijakan transportasi bagi pegawainya.[fif/nn]